Perbatasan Adalah Tempat Negara Di Uji

 

PERBATASAN adalah tempat negara diuji, bukan hanya melalui kemampuannya menjaga kedaulatan, tapi juga melalui kesanggupannya menghadirkan kesejahteraan. Di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, kehadiran negara tentu tidak cukup dilihat dari keberadaan aparat, demikian pula pos penjagaan, atau bendera yang berkibar. Negara juga harus hadir melalui jalan yang layak dilalui, sekolah yang berfungsi, layanan kesehatan terjangkau, konektivitas digital, serta kesempatan ekonomi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan. Perspektif inilah yang perlu menjadi pijakan ketika Indonesia menata ulang strategi pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.

Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) pada 15 Oktober 2026 lalu membuka momentum untuk memperkuat hubungan antara keamanan teritorial dan pembangunan ekonomi. Perluasan mandat lembaga ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah yang selama ini nyatanya masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

Namun, perubahan kelembagaan tentu tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan di lapangan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa kepemimpinan, kewenangan, anggaran, infrastruktur, dan program antarlembaga bergerak menuju tujuan yang sama.

Indonesia mempunyai alasan kuat untuk mengubah cara pandang terhadap kawasan perbatasan. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara melalui darat dan laut, Indonesia menghadapi karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Kawasan perbatasan di Kalimantan, misalnya, tidak menghadapi persoalan yang sepenuhnya sama dengan wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, atau pulau-pulau terluar. Karena itu, strategi yang seragam justru berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal dan memboroskan sumber daya.

Wilayah yang terisolasi akibat kondisi geografis memerlukan pendekatan berbeda dari kawasan yang memiliki akses perdagangan lintas negara, sumber daya produktif, atau potensi pariwisata. Perbatasan memang merupakan ruang strategis bagi pertahanan, pengawasan mobilitas manusia, pencegahan penyelundupan, dan penegakan hukum.

Namun, pendekatan yang terlalu bertumpu pada dimensi keamanan akan kehilangan sebagian besar persoalan yang menentukan ketahanan wilayah dalam jangka panjang. Masyarakat yang menghadapi keterbatasan pekerjaan, mahalnya kebutuhan pokok, buruknya akses layanan dasar, dan tingginya biaya transportasi memerlukan lebih dari sekadar perlindungan teritorial. Dalam perspektif geopolitik, penguasaan wilayah tidak hanya menyangkut pengakuan atas batas negara, tetapi juga kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif.

Sementara itu, pendekatan keamanan manusia mengingatkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dari keamanan itu sendiri. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Justru, kedaulatan akan semakin bermakna ketika negara mampu menjaga wilayah sekaligus memperbaiki kehidupan penduduknya di sana. Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengubah kehadiran negara menjadi kekuatan ekonomi.

Pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memang penting.





Sumber : Kompas.com